Perusahaan asing bisa langsung jalankan proyek konstruksi di Indonesia TANPA badan usaha PT

 

Anda cukup membuka Kantor Perwakilan Asing di Indonesia bidang Konstruksi atau Representative Office saja, proyek Konstruksi bisa dijalankan langsung !

 

Dasar Hukum

PerMen PU No.10/PRT/M/2014 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi asing

 

Sebagai perusahaan asing, memang diberi kemudahan jalankan proyek di Indonesia, sehubungan dibukanya Investasi untuk pembangunan periode 2019-2024 ini. Namun, tidak serta merta bisa langsung kerja, tapi perusahaan Asing wajib melakukan penyetaraan Izin Konstruksi dari negara asal ke negara Indonesia, dengan langkah-langkah sbb:

 

Kualifikasi

Sebelum memulai penyetaraan, perlu diketahui tingkat kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)  di Indonesia adalah langsung diberikan Kualifikasi Besar 2 (B2). Tingkat Kualifikasi Perusahaan

 

Klasifikasi

Jumlah sub kualifikasi yang diajukan BUJKA tidak terbatas, disesuaikan dengan pengalaman pekerjaan di negara asal. Nilai pengalaman kerja yang pernah dijalankan adalah minimal Rp 83,33 Milyar / sub klasifikasi. Klasifikasi dari negara asal harus disetarakan dengan klasifikasi jasa konstruksi di IndonesiaTabel Klasifikasi Usaha

 

Tenaga Ahli

BUJKA wajib memiliki tenaga ahli sebagai penanggung jawab teknik dan penanggung jawab bidang saat melakukan pekerjaan di Indonesia. Sangat diperkenankan jika memiliki tenaga ahli WNI, agar WNI mendapatkan alih teknologi langsung dari expert BUJKA.

Tenaga ahli yang dibutuhkan minimal memiliki Sertifikat Keahlian - SKA Ahli Madya. Jumlah tenaga ahli disesuaikan dengan jumlah klasifikasi yang diajukan. cek info SKA - Sertifikat Keahlian

 

Membuat Representative Office

Representative Office atau Kantor perwakilan ini fungsinya adalah sebagai kantor pemasaran saja. BUJKA wajib menunjuk 1 (satu) orang WNI sebagai penanggung jawab KPPA atau Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. Pendaftaran KPPA ini dilakukan melalui Online Single Submission (OSS)

Cara proses Representative Office
1. Persiapkan Tempat Usaha / Kantor Perwakilan di Indonesia
Persiapkan tempat usaha berbentuk kantor yang berdomisili di wilayah perkantoran / rumah kantor / gedung perkantoran (bukan di wilayah rumah tinggal) untuk didaftarkan sebagai Kantor Perwakilan perusahaan asing. 

2. Menunjuk 1 (satu) orang sebagai penanggung jawab Kantor Perwakilan tsb.
Penunjukan orang ini dibuktikan dengan surat penunjukan dari Prinsipal langsung, selanjutnya penanggung jawab ini akan didaftarkan diseluruh legal Kantor Perwakilan yang dibuka resmi di Indonesia.

3. Mempersiapkan bidang sub bidang konstruksi yang akan dijalankan di Indonesia
Pemilihan bidang sub bidang ini sesuai dengan proyek yang akan dijalankan di Indonesia dan pengalaman kerja yang pernah dilakukan di negara asal. 

4. Mempersiapkan Tenaga Ahli Teknik sesuai bidang
Persiapkan sejumlah tenaga ahli untuk disertifikatkan AKREDITASI LPJK. Sertifikat  berupa SKA atau Sertifikat Keahlian dengan tingkatan Ahli Madya sesuai bidang.
Klik disini tentang proses  SKA - Sertifikat Keahlian 

5. Proses KTA - Kartu Tanda Anggota Asosiasi
Mempersiapkan seluruh dokumen dan legaliatas negara asal untuk masuk keanggotaan Asosiasi Perusahaan Konstruksi yang telah ter AKREDITASI lpjk.net. Ada banyak asosiasi yang telah ter Akreditasi. Melalui jasa kami, kami referensikan masuk pada asosiasi GAPENSI, ASPEKNAS, PERKINDO, PERKONINDO.

6. Proses SBU - Sertifikat Badan Usaha
Asli Sertifikat tenaga ahli yang telah diproses sebelumnya beserta KTA Asosiasi wajib dilampirkan untuk mendapatkan SBU atau Sertifikat Badan Usaha. Pada proses SBU BUJKA ini semua dokumen dan administrasi perusahaan wajib diverifikasi bersama dokumen pengalaman pekerjaan yang pernah dilakukan lengkap dengan bukti pajak dan BAST. 
Klik disini tentang proses SBU-Sertifikat Badan Usaha 

7. Proses IUJK - Izin Usaha Jasa Konstruksi
Selanjutnya proses Izin Usaha Jasa Konstruksi BUJKA di BKPM hingga terbit dan terdaftar di LPJK.net

 

Penyetaraan

Izin konstruksi yang telah dimiliki oleh BUJKA di Negara asal wajib disetarakan di Indonesia dan diverifikasi kembali dengan menyertakan beberapa persyaratan legalitas & dokumen-dokumen lainnya, experience works yang disertai dengan bukti serah terima pekerjaan, penyelesaian pajak dll, sehingga layak diterbitkan sertifikat Badan Usaha dan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia.

 

Biaya Administrasi Resmi

Permohonan izin kantor perwakilan baru maupun perpanjangan dikenakan biaya administrasi resmi yang harus disetorkan ke kas negara sbb :

US$ 5,000.00

Bidang Jasa Konsultasi Perencana/Pengawasan Konstruksi

 

US$ 10,000.00

Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi

 

Joint Operation

BUJKA yang telah mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi, saat akan melakukan proyek-proyek konstruksi wajib melakukan join operation dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Lokal (BUJK) dengan Kualifikasi Besar 1 (B1)

Ketentuan Join Operation :

  • Min 50 % proyek dikerjakan oleh BUJKA
  • Min 30 % proyek dapat dikerjakan oleh BUJK/PT. Lokal B1

 


Hubungi Marketing Spesialis kami untuk informasi persyaratan dan biaya proses BUJKA di 021-21240890, dan dapatkan informasi tender proyek seluruh Indonesia melalui jasa kami