Kami memberikan konsultasi luas dan membantu proses Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan MUDAH.

 

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 "Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral & Batubara"

 

Perusahaan yang bisa mengajukan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau IUJP adalah perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai berikut :

 
a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dibidang:
 
1. Penyelidikan Umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi Pertambangan;
5. Pengangkutan;
6. Lingkungan Pertambangan;
7. Pascatambang dan Reklamasi; dan/atau
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  
 

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

  1. penambangan; atau
  2. pengolahan dan pemurnian. 

 

Syarat proses IUJP 

1. Tentukan Bidang & Subbidang yang akan dijalankan (lihat tabel dibawah!)

2. Persiapkan minimal 3 (tiga) orang Tenaga Ahli yang bersertifikat sesuai bidangnya

3. Izin Dasar & Izin Operasional sesuai bidang pekerjaan masih valid, jika izin tersebut  ada yang sudah habis masa berlakunya, kami bantu perpanjangannya. 

4. Memiliki pengalaman kerja sesuai bidang yang akan dijalankan

5. Memiliki peralatan utama & pendukung kerja

6. Memiliki Sistem Manajemen & Safety : ISO 9001; OHSAS & ISO 14001

7. Memiliki Akta Khusus Pertambangan (khusus Non-Konstruksi)

8. Kelengkapan Administrasi dll

 

 

Tabel Bidang & Subbidang IUJP

 
 
 
NO
 
 JENIS
 BIDANG
 SUBBIDANG
1
Konsultasi. Perencanaan, Pelaksanaan,
dan / atau Pengujian Peralatan
  1, Penyelidikan Umum
1.1 Survei Tinjau (Reconnaissance)
1.2 Remote Sensing
1.3 Prospeksi
  2
Konsultasi. Perencanaan, Pelaksanaan, dan / atau Pengujian Peralatan  
  2. Eksplorasi
2.1 Manajemen Eksplorasi
2.2 Penentuan Posisi
2.3 Pemetaan Topografi
2.4 Pemetaan Geologi
2.5 Geokimia
2.6 Geofiaika
2.7 Survei Bawah Permukaan
2.8 Geoteknik
2.9 Pemboran Eksplorasi
2.10 Percontoan Eksplorasi
2.11 Perhitungan Sumber Daya dan Cadangan
  3
Konsultasi. Perencanaan, Pelaksanaan,
dan / atau Pengujian Peralatan
  3. Studi kelayakan
3.1 Penyusunan AMDAL
3.2 Penyusunan Studi Kelayakan
Konsultasi. Perencanaan, Pelaksanaan,
dan / atau Pengujian Peralatan
 4. Konstruksi Pertambangan
 4.1 Penerowongan (Tunneling)
 5
Konsultasi. Perencanaan dan 
Pengujian Peralatan
 5. Pengujian dan Pemurnian 
5.1 Penggerusan Batubara
5.2 Pencucian Batubara
5.3 Pencampuran Batubara
5.4 Peningkatan Mutu Batubara
5.5 Peningkatan Briket Batubara
5.6 Pencairan Batubara
5.7 Gasifikasi Batubara
5.8 Coal Water Mixer
5.9 Pengolahan Mineral
5.10 Pemurnian Mineral
5.11 Peremukan mineral / Batuan
Konsultasi. Perencanaan, Pelaksanaan,
dan / atau Pengujian Peralatan
  6. pengangkutan
6.1 Menggunakan Truk
6.2 Menggunakan Lori
6.3 Menggunakan Ban Berjalan (belt conveyor)
6.4 Menggunakan Tongkang
6.5 Menggunakan Pipa
Konsultasi. Perencanaan, Pelaksanaan,
dan / atau Pengujian Peralatan
 7. Lingkungan Pertambangan
7.1 Pemantauan lingkungan
7.2 Survei RKL / RPL
7.3 Pengelolaan Air Asam Tambang
7.4 Audit Lingkungan Pertambangan
7.5 Pengendalian Erosi
 8
Konsultasi. Perencanaan, Pelaksanaan,
dan / atau Pengujian Peralatan
 8. Pasca Tambang dan reklamasi
8.1 Reklamasi
8.2 Penutupan Tambang
8.3 Pembongkaran Fasilitas
8.4 Penyiapan dan Penataan Lahan
8.5 Pembibitan
8.6 Penanaman
8.7 Perawatan
Konsultasi. Perencanaan, Pelaksanaan,
dan / atau Pengujian Peralatan
 9. Keselamatan dan Kesehatan kerja
9.1 Pemeriksaan dan Pengujian Teknik
9.2 Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
 
 10
Konsultasi. Perencanaan, dan Pengujian Peralatan
 10. Penambangan
10.1 Pengupasan, Pemuatan, dan Pemindangan Tanah / Bantuan penutup
10.2 Pemberian / Pembongkaran Tanah / Bantuan Penutup
10.3 Pengangkutan Tanah Penutup, Batubara, dan Bijih Mineral
10.4 Penggalian Mineral (mineral getting)
10.5 Penggalian Batubara (coal getting)
 11
Pelaksanaan
11. Penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan
lapisan (stripping) batuan / tanah penutup
Penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan (stripping) batuan / tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledekan
 12
 Pelaksanaan
 12. Penambangan jenis timah aluvial*)
 Penggalian endapan timah aluvial

Keterangan :

*) berlaku bagi pemegang IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN atau BUMD

 

Ketentuan bagi Perusahaan Jasa Pertambangan yang memiliki IUJP :

1. Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. IUJP diberikan oleh Menteri kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di seluruh wilayah Indonesia.
 
3. IUJP diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan
 
4. IUJP diberikan oleh Bupati/ Walikota kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan dalam wilayah Kabupaten/Kota  yang bersangkutan.
 
5. IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang, kecuali izin usaha penunjang bidang yang diajukan masa berlakunya habis sebelum 5 (lima) tahun, maka jangka waktu IUJP  yang akan diberikan sesuai  referensi izin usaha tersebut.
 
6. Permohonan perpanjangan IUJP harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bualn sebelum IUJK berakhir
 
7. IUJP yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain
 
8. Pelaku Usaha Jasa Pertambangan dapat melakukan perubahan IUJP jika terjadi perubahan pada Klasifikasi, dan / atau Kualifikasi
 
9. Permohonan perubahan IUJP tersebut dapat diterbitkan paling cepat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IUJP 
 
10. IUJP yang akan menggunakan tenaga kerja asing, maka rencana penggunaannya harus mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.
 
 
 
 
 
Kami akan memberikan konsultasi penuh terhadap perusahaan yang baru mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan ini. Pelayanan kami tentunya akan dimulai dari persyaratan legalitas badan usaha mulai dari AKTA hingga TDP dan izin usaha khusus lainnya sesuai bidang usaha yang anda jalankan, serta persyaratan administrasi lainnya hingga memenuhi kriteria pengeluaran IUJP terhadap perusahaan yang berkompeten.
 
 
 

Kewajiban Perusahaan Pemegang IUJP :

 
a. Mengutamakan produk dalam negeri;
b. Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
c. Mengutamakan tenaga kerja lokal;
d. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
e. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP  kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
f.  Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
h. Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.  Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan 
J. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP 
 
 
Persyaratan pengajuan pendaftaran klasifikasi usaha jasa pertambangan Non-Inti ini harus sepenuhnya dilengkapi oleh badan usaha dan sesuai dengan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku. Untuk tetap mengikuti prosedur dan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka kami mampu membantu perusahaan anda untuk lebih efisiensi tenaga dan waktu yang terbuang guna pemenuhan birokrasi didalamnya. 

 

Konsultasikan langsung untuk pelayanan lengkap mulai persiapan hingga diterbitkannya IUJP melalui Marketing Specialist kami di hotline 021-4759234