Jasa Pengurusan SBU KONSULTANSI KONSTRUKSI

(Sesuai PERMEN PU No. 06 Tahun 2025)

Jasa pendampingan pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konsultansi Konstruksi bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi konstruksi, mulai dari perencanaan, pengawasan, manajemen konstruksi, studi kelayakan, hingga layanan konsultansi teknik lainnya.

SBU Konsultansi Konstruksi

adalah sertifikat yang diterbitkan kepada BUJK Nasional ataupun BUJK Asing setelah dinyatakan memenuhi Standar Kemampuan Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi yang ditetapkan pemerintah.

SBU menjadi bukti bahwa badan usaha memiliki kemampuan teknis, sumber daya manusia, sistem manajemen, dan kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan konsultansi konstruksi sesuai bidang usahanya.

Dasar Hukum

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagian Kesembilan
PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha, Bagi Pelaku Jasa Konstruksi
Permen PUPR No. 6 Tahun 2025 Pasal 7 ayat (4) Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum

SIFAT Pekerjaan Konstruksi

Sifat Pekerjaan Konstruksi terbagi 2, yaitu bersifat Umum dan Spesialis. Berikut masing-masing sub klasifikasinya :

Bersifat UMUM

Arsitektur (AR)
Rekayasa (RK)
Rekayasa Terpadu (RP)
Arsitektur Lansekap & Perencanaan Wilaya (AL)

Bersifat SPESIALIS

Konsultansi Ilmiah & Teknis (IT)
Pengujian & Analisis Teknis (AT)

Penilaian Penerbitan SBU Konsultansi Konstruksi

Klasifikasi, subklasifikasi usaha sesuai KBLI pada NIB
Kualifikasi badan usaha
Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat SKK Konstruksi
Kemampuan keuangan sesuai ketentuan untuk kualifikasi badan usaha.
Penjualan Tahunan
Ketersediaan peralatan kerja
Penerapan Sistem Manajemen

Klasifikasi Usaha

Badan usaha yang ingin mengajukan SBU Jasa Konstruksi untuk Jenis Usaha Jasa KONSULTANSI KONSTRUKSI, silakan pilih Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan KBLI pada NIB anda.

TABEL KLASIFIKASI KONSULTAN

Kualifikasi Usaha

Penetapan Kualifikasi Usaha berdasarkan Permen PUPR No. 06/2025 untuk Jenis Usaha Jasa KONSULTANSI KONSTRUKSI adalah sbb :

SIFAT USAHA	KUALIFIKASI
Bersifat UMUM	Kecil
	Menengah
	Besar
Bersifat SPESIALIS	Kecil
	Menengah
	Besar

Kemampuan Keuangan

KUALIFIKASI	Jumlah Modal Disetor / Nilai Kekayaan	Laporan Keu
Kecil	> Rp 100-250 Juta	Neraca
Menengah	> Rp 250 Juta - Rp 1 Milyar	Neraca
Besar	> Rp 1 Milyar	KAP Terdaftar

Penjualan Tahunan

KUALIFIKASI	Jumlah Modal Disetor/Nilai Kekayaan
Kecil	> Rp 1 Milyar
Menengah	> 1 Milyar - 2.5 Milyar
Besar	> Rp 2.5 Milyar

Tenaga Ahli

Setiap pengajuan SBUJK, maka badan usaha wajib memiliki TA yang bersertifikat SKK Konstruksi dengan jenjang yang ditentukan sesuai kualifikasinya

KUALIFIKASI	Tenaga Ahli yang dibutuhkan
KUALIFIKASI	PJTBU	PJKBU
Kecil	Jenjang 7	Jenjang 6
Menengah	Jenjang 8	Jenjang 7
Besar	Jenjang 9	Jenjang 8

PJBU = Penanggung Jawab Badan Usaha
PJTBU = Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
PJKBU = Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha
PJTBU & PJKBU wajib menjadi Tenaga Tetap Perusahaan

Jika Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) mengundurkan diri, maka BUJK wajib menyampaikan pe-non aktifan & penggantian TKK melalui SIJK Terintegrasi

Klik info SKK KONSTRUKSI

Peralatan Kerja

Sebagai Kontraktor yang ingin menjalankan kegiatan usaha jasa Konstruksi, tentunya wajib memiliki alat kerja utama dan pendukung. Kepemilikan peralatan kerja ini dibuktikan dengan melampirkan bukti pembelian (invoice).

Jumlah peralatan kerja yang harus dimiliki min 1 (satu) alat untuk 1 (satu) Klasifikasi & 5 (lima) subklasifikasi, boleh milik sendiri atau sewa.

Kepemilikan alat kerja ini wajib tercatat pada SIJK Terintegrasi sebagai :

Terdata Sementara, atau
Terdata Tetap, atau
Terdata Final

Masa Berlaku SBU

3 (tiga) tahun

KONSULTASI PERSYARATAN

Perpanjangan SBU

Setiap badan usaha yang telah memiliki SBUJK dan habis masa berlakunya, WAJIB melakukan perpanjangan SBU tersebut dengan syarat sbb :

Memiliki SKK Konstruksi yang masih berlaku
Memiliki nilai penjualan tahunan > batas Kualifikasi yang dimiliki
Jika Penjualan tahunan < batas Kualifikasi, maka Kualifikasi yang diberikan sesuai jumlah kemampuan penjualannya
Memiliki sertifikat SMAP atau ISO 37001 untuk Kualifikasi Menengah dan Besar
Memiliki sertifikat Pelatihan / Bimtek Anti Penyuapan untuk Kualifikasi Kecil
Memiliki Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konstruksi
Telah melaporkan BO - Beneficiary Ownership
Telah melakukan laporan tahunan kegiatan usahanya (LKPM)
Telah mengikuti kegiatan Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB)

Ketentuan perpanjangan SBU ini berlaku juga untuk jenis usaha Jasa Konstruksi :

PEKERJAAN KONSTRUKSI

KONSTRUKSI TERINTEGRASI