Jasa Pengurusan SBU KONSTRUKSI TERINTEGRASI

(Sesuai Permen PU No. 6 Tahun 2025)

Dengan pengalaman kami sejak tahun 2009 di Sektor Konstruksi, kami bantu proses pengurusan menjadi lebih terarah, efisien, dan sesuai regulasi yang TERKINI

SBU Konstruksi Terintegrasi

adalah sertifikat yang diberikan kepada BUJK Nasional atau BUJK Asing yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil.

Dasar Hukum

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagian Kesembilan
PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha, Bagi Pelaku Jasa Konstruksi
Permen PUPR No. 6 Tahun 2025 Pasal 7 ayat (4) Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum

Klasifikasi Usaha

Badan usaha yang ingin mengajukan SBU Jasa Konstruksi TERINTEGRASI, silakan pilih Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan KBLI pada NIB anda.

TABEL KLASIFIKASI TERINTEGRASI

Kualifikasi Usaha

Badan usaha yang mengajukan SBU Konstruksi Terintegrasi langsung mendapatkan kualifikasi Besar (B)

Kemampuan Keuangan

KUALIFIKASI	Jumlah Modal Disetor/Nilai Kekayaan	Laporan Keu
Besar	> Rp 10 Milyar	KAP Terdaftar

Penjualan Tahunan

KUALIFIKASI	Jumlah Modal Disetor/Nilai Kekayaan
Besar	> Rp 50 Milyar

Tenaga Ahli

Setiap pengajuan SBUJK, maka badan usaha wajib memiliki TA yang bersertifikat SKK Konstruksi dengan jenjang yang ditentukan sesuai kualifikasinya

KUALIFIKASI	Tenaga Ahli yang dibutuhkan
KUALIFIKASI	PJTBU	PJKBU
Besar	Jenjang 9 / ASEAN CE	Jenjang 8

PJBU = Penanggung Jawab Badan Usaha
PJTBU = Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
PJKBU = Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha
PJTBU & PJKBU wajib menjadi Tenaga Tetap Perusahaan

Jika Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) mengundurkan diri, maka BUJK wajib menyampaikan pe-non aktifan & penggantian TKK melalui SIJK Terintegrasi

Klik info SKK KONSTRUKSI

Peralatan Kerja

Sebagai Kontraktor yang ingin menjalankan kegiatan usaha jasa Konstruksi, tentunya wajib memiliki alat kerja utama dan pendukung. Kepemilikan peralatan kerja ini dibuktikan dengan melampirkan bukti pembelian (invoice).

Jumlah peralatan kerja yang harus dimiliki min 1 (satu) alat untuk 1 (satu) Klasifikasi & 5 (lima) subklasifikasi, boleh milik sendiri atau sewa.

Kepemilikan alat kerja ini wajib tercatat pada SIJK Terintegrasi sebagai :