Reformasi Perizinan Jasa Konstruksi

Di awal tahun 2021 ini, adalah awal REFORMASI PERIZINAN bidang jasa konstruksi. Reformasi ini menghilangkan Izin Usaha Jasa Konstruksi dari penerbitan yang biasanya dilakukan oleh OSS - Online Single Submission, walaupun di OSS masih bisa melakukan registrasi IUJK namun tidak bisa efektif dan divalidasi.

Hal ini berdasarkan Surat Permohonan dari Ditjen Bina Konstruksi kepada Kepala BKPM tentang Permohonan Penghentian Penerbitan IUJK, serta mengacu kepada PP No. 5 Tahun 2021, Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada bagian Kesembilan Sektor Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat mulai dari pasal 80 sd 104.

Dan mengacu juga pada PP No. 14 Tahun 2021, Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020.

Apa yang berubah pada PERIZINAN KONSTRUKSI REFORMASI?

IUJK dihilangkan
Istilah Sertifikasi
Kualifikasi Perusahaan & Penetapannya
Klasifikasi Usaha
Sertifikat Tenaga Kerja
Penerbitan Sertifikat

ISTILAH Sertifikasi Perizinan Konstruksi REFORMASI

SKK KONSTRUKSI, yaitu Sertifikat Kompetensi Kerja (sebelumnya SKA /SKT - Sertifikat Keahlian / Keterampilan)
LSP Konstruksi & LSBU Konstruksi, yaitu Lembaga Sertifikat Profesi & Lembaga Sertifikat Badan Usaha
PJBU, PJTBU & PJSKBU, yaitu Penanggung Jawab Badan Usaha, Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha & Penanggung Jawab Sbu Klasifikasi Badan Usaha
SIT, yaitu Sistem Informasi Terintegrasi

Tahapan KUALIFIKASI berdasarkan Jenis Kegiatan Usahanya

Jasa Konsultansi Konstruksi Umum (Kecil, Menengah, Besar, BUJKA)
Jasa Konstruksi Umum (Kecil, Menengah, Besar, BUJKA)
Jasa Konstruksi Terintegrasi (Besar, BUJKA)

Jenis Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi REFORMASI

1	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Umum
2	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Spesialis
3	Usaha Jasa Konstruksi Umum
4	Usaha Jasa Konstruksi Spesialis
5	Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi