Pembukaan Kantor Perwakilan Asing Bidang Konstruksi atau BUJKA

Dasar Hukum 

Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2014 "Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing"

Yaitu membuka Kantor perwakilan asing kepada perusahaan asing yang ingin melakukan kegiatan konstruksi di Indonesia dan melaporkannya ke BKPM. Pendaftaran ini membutuhkan investasi yang langsung disetorkan ke Kas Negara sebesar US$ 5.000,- (untuk Perusahaan Jasa Perencana & Pengawas Konstruksi / KONSULTAN) dan US$ 10.000,- (untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi / KONTRAKTOR).

Selanjutnya Prinsipal cukup menunjuk individu WNI yang menjadi penanggung jawab atas Kegiatan di kantor perwakilan tersebut, lalu melakukan penyetaraan Izin Konstruksi dari Prinsipal ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau LPJKN.

Penyetaraan ini membutuhkan persyaratan tertentu sesuai perundang-undangan Jasa Konstruksi untuk BUJKA.

Izin pembukaan Kantor Perwakilan Asing BUJKA yang diperlukan adalah sbb :

  1. Izin Kantor Perwakilan Asing dari BKPM
  2. SKA Ahli Madya sesuai bidang
  3. KTA Asosiasi Perusahaan Konstruksi
  4. SBU - Sertifikat Badan Usaha 
  5. UJK - Izin Usaha Jasa Konstruksi

Setelah Anda memiliki izin usaha dasar di atas, maka untuk melakukan kegiatan operasional diperlukan izin operasional sesuai dengan bidang usaha yang akan dilakukan di berbagai sektor, seperti:

1. Sektor Konstruksi :
IUJK | SBU | KTA Asosiasi | SKA atau SKT

2. Sektor MIGAS :
SKUP MIGAS | COI & PLO atau SKPP & SKPI etc

3. Sektor Pertambangan :
IUJP | IUP | IUPK etc

4. Sektor Kelistrikan :
IUJPTL | SBUJPTL | Serkom Tenaga Listrik

5. Sektor Energi Terbarukan :
SKT EBTKE  | COI & PLO atau SKPP & SKPI | etc

6. Sektor Perdagangan :
KTA Kadin | Sertifikat Kompetensi Kadin

7. Keselamatan Kerja :
OHSAS 18001 | SMK3 | CSMS

8. Manajemen Sistem :
ISO 9001 | ISO 18001 | ISO 14001