Dapatkan Informasi Lengkap seputar
IZIN DASAR & IZIN OPERASIONAL
Anda di sini !

Selasa 11 Mei 2021 : Proyek Perencanaan Pemeliharaan Fender Dermaga di UPT PPP Tamperan dengan konsultan perencana CV SINERGI REKA UTAMA * Proyek Belanja Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan / Perbaikan Gedung Trauma dengan konsultan CV. KARYA TUJU SATU * Proyek JL5 Konsultan Perencana Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan dengan konsultan perencana JETRI FORTUNA JAYA * Proyek Perencanaan Peningkatan Jalan Rigangan - Ulak Agung dengan konsultan perencana CV. LENTERA BESEMAH CONSULTANT * Proyek JL2 Konsultan Perencana Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan dengan konsultan perencana CV. Prima Kreasi Arsindo Consultant * | Semua tender proyek ini dapat dilihat oleh para member TENDER INDONESIA dalam fasilitas hanya bagi member, dan untuk perizinan LAYAK IKUT TENDER hubungi : 021-21240890

Membantu proses Izin Niaga Umum (INU), mulai dari Sertifikasi Layak Operasi dan Instalasi

Badan usaha yang ingin melakukan kegiatan perdagangan BBM/BBG/LNG/CNG harus memiliki IZIN NIAGA UMUM (INU) yang dikeluarkan oleh Ditjen MIGAS.

Banyak client kami yang ingin mengajukan INU dengan cepat dan mudah, tetapi belum memiliki alat dan sarana yang dibutuhkan syarat INU. Hal ini dapat anda konsultasikan langsung melalui kami tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang bisa dibantu dalam memenuhi persyaratan INU tersebut.

Cara pengajuan INU harus melalui beberapa tahap dan persyaratan sbb :

 1. Izin Usaha Sementara

Setiap badan usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan BBM/BBG/LNG/CNG, sebelum memiliki Izin Niaga Umum harus memiliki Izin Usaha Sementara dahulu. Dengan Izin Usaha Sementara ini badan usaha dapat sambil paralel memenuhi persyaratan yang lainnya untuk menuju pengajuan Izin Niaga Umum tetap.

 

Persyaratan Izin Usaha Sementara 

Persyaratan Administratif

  1. Surat permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM cq. Kepala BKPM

  2. Lampiran surat permohonan

  3. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya (mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan)

  4. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang;

  5. Profil perusahaan (company profile);

  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Izin Usaha Niaga Umum BBM/Minyak Bumi/Hasil Olahan

  7. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP;

  8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

  9. Surat pernyataan tertulis di atas materei kesanggupan memenuhi aspek K3;

  10. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat;

  11. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  12. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;

  13. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;

  14. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri;

  15. Surat pernyataan kesanggupan pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  16. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan

  17. Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan/keterangan diberikan dengan sebenarnya-benarnya.

Kewajiban Badan Usaha selama memiliki Izin Usaha Sementara :

 1. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diterbitkan Izin Usaha sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, Badan Usaha wajib menyelesaikan antara lain :

  a.  Jaminan Suplai Bahan Bakar Minyak
  b.  Persetujuan Studi Lingkungan (Amdal, UKL/UPL) bagi Badan Usaha  yang membangun sendiri.
  c.  Jaminan pendanaan
  d.  Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas (EPC -  Agreement)
  e.  Pendaftaran merek dagang

 2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan penyelesaian  secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

3. Menyelesaikan pembangunan fasilitas dan sarana Niaga BBM dan melaporkan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan pembangunan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaganya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

4. Mengajukan permohonan izin usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas Badan Pengatur setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Izin Usaha Sementara.

 

2. Izin Usaha Tetap Niaga Umum 

Setelah kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Sementara Niaga Umum, maka badan usaha wajib menaikkan ke tahap selanjutnya yaitu pengajuan pendaftaran Izin Usaha Tetap. Untuk mendapatkan Izin Usaha Tetap ini dipersyaratkan melengkapai persyaratan secara administratif juga melengkapi persyaratan secara teknis.

 

Persyaratan Administratif

  1. Surat permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM cq. Kepala BKPM

  2. Lampiran surat permohonan

  3. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya (mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan);

  4. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang;

  5. Profil perusahaan (company profile);

  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

  7. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP;

  8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

  9. Surat pernyataan tertulis di atas materei kesanggupan memenuhi aspek K3; Izin Usaha Niaga Umum BBM/Minyak Bumi/Hasil Olahan

  10. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat;

  11. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  12. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;

  13. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;

  14. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri;

  15. Surat pernyataan kesanggupan pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  16. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan

  17. Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan/keterangan diberikan dengan sebenarnya

    Konsultasi lengkap, Hubungi langsung :

Sarah +62-813-1000-6549
Office +62-21-21240890


Dapatkan  free 1 (satu) tahun info proyek seluruh Indonesia, jika proses Izin Niaga Umum melalui jasa kami !


 

Bagikan artikel ini ke