Mau Tau Izin Usaha Lebih Dalam?
Di Sini Jawabannya

Izin Usaha

Kegiatan bisnis di Indonesia dapat dijalankan oleh entitas baik personal (untuk usaha kasifikasi mikro) dan oleh perusahaan untuk skala kecil, menengah ataupun besar.

Bentuk badan usaha  bisa badan usaha nasional, joint venture antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing, atau perusahaan dengan investasi 100% saham asing atau perusahaan asing yang hanya memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

 

Badan Usaha Nasional

Adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia dan sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia

 

Joint Venture Company

Adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki sebahagian oleh warga negara asing atau perusahaan asing.

 

Foreign Investment Company

Adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang sahamnya mayoritas atau sepenuhnya dimiliki oleh warga negara asing atau perusahaan asing.

 

Pure foreign company

Adalah perusahaan yang berbadan hukum asing. Beberapa bidang usaha seperti perusahaan eksplorasi migas, juga perusahaan konstruksi, dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum asing. Tentu dengan ada pengaturan secara khusus seperti lingkup kelas dan jenis proyek yang boleh dilakukan.

 

 

Jenis Izin Usaha terbagi atas Izin Dasar dan Izin Operasional

 

Izin Dasar

Izin Operasional

Ini adalah jenis legalitas awal untuk bisa sah keberadaannya secara hukum Indonesia. Ini tidak diperlukan oleh Pure Foreign Company (berbadan hukum asing).

Setelah mendapatkan izin dasar, maka perlu mengurus izin Operasional. Pengurusan izin operasional ini tergantung dari jenis sektor usaha yang dilakukan.

 

Izin Dasar

Ini terdiri dari beberapa dokumen legalitas yang harus dimiliki (urutan berikut ini sudah sesuai urutan proses pembuatan izinnya) :

  1. 1. Pendaftaran Investasi

Adalah bentuk persetujuan dari Pemerintah yang merupakan Izin Prinsip sebagai dasar penerbitan perizinan dan pemberian fasilitas pelaksanaan penanaman modal.

 

Use for :

Izin Prinsip ini adalah dasar investor untuk pengajuan dan pembuatan AKTA Pendirian dan legalitas dasar lainnya.

 

  1. 2. Akta Pendirian / Akta Perubahan

Akta Pendirian adalah bukti otentik bagi para pemegang saham dan pendiri badan usaha dalam mendirikan badan usaha di Indonesia yang dibuat oleh Notaris dan selanjutnya dikukuhkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI melalui akses Notaris tersebut.

 

Use for :

Akta pendirian digunakan oleh para pemilik usaha sebagai status kepemilikan perusahaan antar pemegang saham

 

Akta Perubahan adalah perubahan yang tejadi pada akta pendirian Jika terjadi perubahan atas satu atau beberapa komponon yang tercantum di Akta Pendirian atau Akta Perubahan, maka perubahan tersebut harus disepakati bersama dengan bukti pengeluaran surat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut Akta Perubahan.

 

Use for :

Akta perubahan digunakan oleh pemilik badan usaha

 

  1. 3. Surat Keputusan Menteri Kehakiman atau Pengesahan Badan Usaha

Surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia atas pendirian badan usaha berdasarkan AKTA Pendirian/Perubahan yang dibuat Notaris.  

 

Use for :

Legalitas

 

  1. 4. Surat keterangan Domisili Perusahaan

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan wilayah setempat yang menyatakan tentang kedudukan tempat usaha di wilayah tersebut.

 

Use for :

Surat keterangan domisili dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen legal lainnya seperti NPWP, SIUP, TDP dan legalitas lainnya.

 

  1. 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Yaitu surat izin usaha yang dikeluarkan kepada badan usaha  sebagai awal mula melakukan kegiatan usaha perdagangan

 

Use for :

Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan jasa

 

  1. 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Bukti terdaftar resmi nama badan usaha beserta bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan & perundang-undangan.

TDP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 tahun sekali.

 

  1. 7. Angka Pengenal Impor (API)

Adalah tanda pengenal badan usaha sebagai importir.

 

Use for :

Diperlukan untuk melakukan kegiatan impor.

 

  1. 8. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)

Adalah Nomor identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada perusahaan atau badan usaha untuk dapat mengakses dan berhubungan dengan sistem kepabeanan dalam menjalankan kegiatan ekspor dan impor.

 

Use for :

Importing goods including finished goods, half finished goods, and raw material.

 

  1. 9. Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Adalah surat pengesahan tentang rencana badan usaha yang akan menempatkan tenaga kerja asing di Indonesia

 

Use for :

Badan Usaha yang ingin menempatkan tenaga kerja asing di Indonesia. Masa berlaku tenaga kerja asing ada yang sementara atau tetap.

 

  1. 10. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Telex Visa C312

Adalah surat izin kepada badan usaha yang akan mempekerjakan  tenaga kerja asing di Indonesia

 

Use for :

Badan Usaha yang ingin mempekerjakan  tenaga kerja asing di Indonesia

 

  1. 11. Kartu Izin Tinggal Terbatas Semetara (KITAS)

Adalah surat izin tinggal sementara yang diberikan kepada warga negara asing yang berada di Indonesia

 

Use for :

Warga negara asing yang berada di Indonesia