Proyek BATU BARA lagi TINGGI, ayoo teman-teman Kontraktor proses IUJP - Izin Usaha Jasa Pertambangan SEKARANG !!!

PP Presisi Dapat Modal Penyelesaian Proyek Infrastruktur

Diterbitkan pada Hari Jumat, 10 Juni 2022

PP Presisi Dapat Modal Penyelesaian Proyek Infrastruktur

Perusahaan konstruksi PT PP Presisi Tbk bersama dengan anak usahanya, yakni PT LMA memperoleh fasilitas kerja sama pembiayaan berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kredit ini digunakan untuk penyelesaian Proyek Pembangunan Jalan Tol Cinere–Jagorawi Seksi 3 senilai sekitar Rp 770 miliar. Adapun total nilai kontrak proyek Jalan Tol Cinere–Jagorawi Seksi 3 sebesar Rp 1,2 triliun. Pembiayaan berupa kredit modal kerja tersebut akan membantu perseroan dalam mempercepat proses penyelesaian proyek yang direncanakan selesai pada awal kuartal IV 2022.

"Serta menandakan PP Presisi memperoleh kepercayaan besar dari perbankan dalam pembangunan pekerjaan proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 yang diharapkan dapat meningkatkan competitiveness advantage perseroan sebagai Perusahaan Jasa Konstruksi maupun Jasa Pertambangan sebagai kontraktor utama," ujar Rully Noviandar, Direktur Utama PP Presisi dalam siaran pers, Rabu (8/6/2022). Menurut Rully, pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sektor industri. Ini termasuk mundurnya beberapa tender proyek infrastruktur. Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 merupakan proyek infrastruktur satu-satunya yang ditenderkan pada tahun 2021. Jalan tol tersebut merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II yang menghubungkan Kukusan–Cinere Depok sepanjang 5,5 kilometer. "Sehingga diharapkan dengan selesainya seksi 3 ini, maka jalan tol (JORR) I akan terhubung dengan (JORR) II melalui Jalan Tol Depok–Antasari (Desari) dan Jalan Tol Cijago," ungkap Rully.

Ke depan, imbuh Rully, pihaknya akan berfokus pada pekerjaan jasa konstruksi maupun non konstruksi melalui sinergi dengan BUMN maupun swasta. "Terutama sebagai kontraktor jasa pertambangan dengan mengacu pada tren pertumbuhan nikel dan peningkatan harga komoditas dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki perseroan," papar dia.

Dengan demikian setiap perusahaan konstruksi harus memenuhi izin dasar dan izin operasional, salah satunya dengan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi, informasi lebih lanjut dapat diakses melalui https://www.ijintender.co.id/sertifikat-badan-usaha-sbu