Kamis 15 April 2021 : Tender Rp 45 Milyar untuk Pengembangan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin-Bima Tahap II * Tender Rp 53 Milyar Proyek Agro untuk Pekerjaan Pembangunan Persemaian Modern Toba Tahap II Provinsi Sumatera Utara * Tender Proyek Rp 17 Milyar Pembangunan Rumah Susun Sekolah Sekolah Tinggi Teologi Lewa * Tender Pembangunan Rumah Susun Pemkab Sikka  * Tender Rp 23 Milyar untuk Pembangunan Rumah Susun Kepolisian Daerah Sumatera Barat * Rencana Tender sewa 47 Kapal Tanker Mingas aneka ukuran untuk Pertamina * Tender Pengadaan Pekerjaan Pemasangan PJU Solar Cell PLTP Patuha Unit 1 * Tender Rp 4 Milyar BPOM untuk Pengadaan PCR dan Alat Pendukung PCR * | Semua tender proyek ini dapat dilihat oleh para member TENDER INDONESIA dalam fasilitas hanya bagi member, dan untuk perizinan LAYAK IKUT TENDER hubungi : 021-21240890

Pandangan Kementerian ESDM Terkait Badan Khusus Pengelola EBT

Diterbitkan pada Hari Kamis, 04 Februari 2021

Pandangan Kementerian ESDM Terkait Badan Khusus Pengelola EBT

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) bakal dimulai pada tahun ini. Salah satu wacana yang muncul saat pembahasan RUU tersebut adalah pembentukan badan khusus pengelola EBT.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menilai, lembaga yang ada sekarang sebenarnya sudah cukup untuk ukuran level kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan EBT di Indonesia.

Menurutnya, jikapun nanti ada lembaga baru di bidang EBT, fungsi lembaga tersebut lebih ke arah mendorong dan memfasilitasi implementasi strategi pengembangan energi terbarukan. “Misalnya lembaga yang terkait dengan pendanaan dan pengadaan EBT,” ujar dia, Kamis (4/2).

Dadan juga berpendapat, untuk mempercepat implementasi strategi pengembangan EBT tidak harus melalui pembentukan badan atau lembaga khusus yang bersifat baru, melainkan dapat memanfaatkan badan yang sudah ada. Badan tersebut dapat ditingkatkan fungsi dan wewenangnya sehingga mampu menjalankan program pelaksana pengembangan EBT.

“Bisa memanfaatkan badan yang sudah ada, seperti BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) atau kalau mau bentuknya badan usaha bisa seperti PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur),” ungkap Dadan.

Sekadar catatan, pemerintah menargetkan porsi bauran EBT dalam energi primer nasional sebanyak 23% pada tahun 2025 nanti. Namun, sampai akhir tahun 2020 lalu, porsi bauran EBT nasional baru mencapai 11,51% atau lebih rendah dari target di periode tersebut sebesar 13,4%.

Adapun realisasi kapasitas pembangkit listrik EBT per tahun 2020 mencapai 10.467 MW. Tambahan pembangkit EBT di tahun lalu di antaranya berasal dari PLTA Poso sebesar 66 MW, PLTBm Merauke sebesar 3,5 MW, PLTM Sion sebesar 12,1 MW, dan PLTS Atap sebesar 13,4 MW.


Reposted by Salma, 4/02/21

Bagikan artikel ini ke