Diterbitkan pada Hari Rabu, 19 Desember 2018

Belum selesai dengan dugaan kasus penyuapan perizinan Meikarta, salah satu anak usaha grup lippo dibidang teknologi tersandung tunggakan kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2.3 GHz tahun 2016 dan tahun 2017.

Memang bukan sekali ini saja Grup Lippo tersandung berbagai kasus. Tetapi, dua kasus terakhir ini memunculkan pertanyaan, ada apa dengan Grup Lippo? Separah apa kondisinya? Bagaimana seharusnya investor bersikap dalam kondisi ini?

Dilantai bursa, sebagian sahamnya anjlok, setidaknya sejak awal tahun ini.  Masalah tiap anak perusahaan berbeda, tapi dampaknya sama. Penurunan nilai saham membuat kapitalisasi perusahaan Grup lippo di Bursa Efek melorot dalam. Salah satu pemicunya adalah proyek meikarta yang terancam macet. Dengan nilai investasi yang super-jumbo yang disebut sebut mencapai Rp.278 Triliun. Meikarta adalah proyek dengan nilai investasi terbesar sepanjang sejarah Lippo.

Namun Meikarta pula yang menyeret Grup Lippo ke pusaran badai. Kasus ketidaktertiban perizinan ini membuat saham emeiten properti ini melorot tajam hingga 26.15%, luluh lantak di hajar aksi jual pelaku pasar

Tertib admiistrasi pada perizinan memang terlihat tidak bermasalah di awal, namun sangat fatal resikonya bila lalai. Karena izin-izin ini bersifat self assessment, pemerintah tidak akan memaksa badan usaha membuat izin-izin, namun tetap akan menindak tegas bagi pelaku usaha yang mengabaikannya. Seandainya saja Meikarta mengikuti peraturan yang berlaku secara tertib dalam sertifikasi legalitas perusahaannya, tentunya duka mendalam dari Meikarta ini tidak akan pernah terjadi.